Laporan AS Juga Soroti Kebebasan Web RI: Buzzer hingga Adware Israel

iwano@_84

Washington DC

Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) soal praktik Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti banyak hal, salah satunya juga soal kebebasan net. AS mengulas soal buzzer hingga kabar penggunaan adware (perangkat pengintai) buatan Israel.

Laporan soal Indonesia adalah bagian dari laporan umum berjudul ‘Laporan Praktik HAM Tahun 2021’ dari Biro Demokrasi, HAM, dan Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri AS, diterbitkan pada 12 April 2022. Ada 198 negara (salah satunya Indonesia) yang masuk dalam laporan ini.

Laporan soal kondisi praktik HAM di Indonesia diakses detikcom dari situs resmi Deplu AS pada Jumat (15/4/2022).

Ada tujuh bagian dalam satu laporan ini, yakni dari Bagian 1 Penghormatan Integritas Manusia hingga Bagian 7 Hak-hak Pekerja.

Pada Bagian 2 Penghormatan terhadap Kebebasan Sipil, terdapat sub bagian ‘Kebebasan Internet’. Di sini, banyak masalah soal kebebasan di dunia maya disoroti. Mereka menyoroti soal UU ITE.

“Pemerintah mengusut seseorang atas pernyataan yang disampaikan di online di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang kejahatan on the web, pornografi, perjudian, pemerasan, informasi salah, pengancaman, ujaran kebencian, konten rasial, dan penistaan,” tulis laporan AS tahun 2021 itu, mengulas UU ITE. Pemerintah kemudian merevisi UU ITE namun LSM melaporkan UU ITE masih mengancam pihak pengkritk pemerintah.

Laporan ini mengulas peristiwa pada 23 Februari-19 2021, patroli siber menandai 189 unggahan media sosial sebagai unggahan yang berpotensi melanggar hukum. Warganet pengunggah konten diperingatkan untuk mengoreksi kontennya. Laporan AS ini kemudian menyoroti peristiwa dilaporkannya pengkritik Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi Wali Kota Solo.

“Contohnya pada 13 Maret, pengguna media sosial mengkritik kompetensi Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo dan putra Presiden Widodo. Polisi virtual merespon komentar di media sosial dengan pernyataan, ‘Jangan menyebar hoax di media sosial.’ Selanjutnya, polisi memfilmkan dan merilis video clip berisi pengguna media sosial itu dibawa ke kantor polisi, diproses, dan menyampaikan permintaan maaf atas unggahannya,” kata laporan itu.

Laporan AS kemudian mengulas sekilas soal bebasnya Jumhur Hidayat pada 5 Mei 2021, anggota kelompok oposisi politik, KAMI, begitu laporan AS menyebutnya. Jumhur ditangkap aparat pada Oktober 2020 karena mencuitkan kritik soal Omnibus Cipta Kerja.

Laporan AS mengutip SAFEnet menyebut dugaan pembatasan akses net sebanyak empat kali di Papua selama 2020. Pada 27 Oktober 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemblokiran net oleh pemerintah sah dan konstitusional.

Buzzer hingga adware Israel

Menurut laporan AS ini, peretas (hacker) pendukung pemerintah sering melakukan doxing terhadap kelompok-kelompok pegiat HAM. Hacker sering menganggu acara-acara on the web dan meretas akun-akun media sosial serta mengintimidasi pengkritik pemerintah. Mereka mengutip SAFEnet dalam laporan 2020, ada 147 serangan digital, kebanyakan terjadi saat Oktober, yakni selama marak demonstrasi terhadap UU Omnibus Legislation Cipta Kerja.

“Aktivis-aktivis juga melaporkan adanya ‘food bombing’ lewat aplikasi on the web yang dapat memesan makanan dan banyak pesanan makanan itu diarahkan ke LSM, wartawan, dan banyak lokasi lain dengan metode pembayaran ‘cash on delivery’,” tulis laporan itu.

AS juga mengulas peretasan webinar ICW pada 17 Mei, panggilan nomor asing yang dialami pegawai ICW, dan ‘cyber harassment’ yang dialami mahasiswa Universitas Teknokra di Lampung bernama Khairul pada Juni 2021. Pada Juli 2021, anggota kelompok Blok Politik Pelajar dituduh sebagai dalang demonstrasi ‘Jokowi Finish Game’, information pribadi mereka disebar secara online dan mereka menerima ancaman pembunuhan.

“LSM-LSM dan media melaporkan ada kelompok bayaran pasukan siber, biasa disebut ‘buzzers’, menggunakan bot dan akun media sosial palsu untuk membentuk wacana on the web. Peneliti melaporkan buzzer sering digunakan baik oleh kubu pro-pemerintah maupun anti-pemerintah. Media melaporkan pemerintah secara langsung mendanai sejulah operasi buzzer,” tulis laporan AS.

Pada 15 Juli 2021, Citizen Lab di Universitas Toronto menerbitkan laporan penggunaan perangkat mata-mata (spyware) produk perusahaan Israel bernama Candiru. Spyware itu cuma dijual ke pemerintahan. Laporan Citizen Lab menyatakan spyware itu digunakan melawan situs net Indonesia bernama IndoProgress.

Citizen Lab juga merilis laporan soal 38 situs LGBTIQ+ yang diblok oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi RI menyatakan situs yang diblokir adalah memuat informasi yang dilarang termasuk pornografi, konten agama radikal, hoax, dan lain sebagainya. LSM melaporkan bahwa pemerintah sering meminta penghapusan konten kritik terhadap pemerintah atau konten soal isu LGBTIQ+.

Simak online video ‘Poin Sorotan Kemenlu AS soal Dugaan Pelanggaran HAM Lewat PeduliLindungi’:

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/idh)

Next Post

Agar Tak Ketinggalan Zaman, Anak Tidak Boleh Dijauhkan dari Internet

Suara.com – Perdebatan tentang kapan waktu memberikan akses internet kepada anak masih terjadi. Ada yang menganggap lebih awal lebih baik, ada juga yang menunggu hingga anak mencapai umur tertentu. Namun menurut Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) Agustina Erni, kapanpun waktunya, anak tetap membutuhkan internet. […]

Subscribe US Now